A Review Of reformasi intelijen indonesia
A Review Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan circumstance, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:
” This really is problematic for journalists and CSO activists because the provision may be interpreted in a means which might criminalize the spreading of community desire information and facts. Notably, the Constitutional Courtroom, in November 2012, turned down a motion from the coalition of civil Modern society teams to amend the 2011 Intelligence Regulation, saying the regulation neither violated the Constitution nor threatened liberty of expression.
Widodo’s son, Gibran Rakabuming Raka, is likewise Prabowo’s vice presidential running mate. Civil Culture is worried that Prabowo’s likely victory will cause a lot more erosion of civic freedoms on this planet’s third-premier democracy. You should see the News Objects beneath On this report For additional depth.
As some provisions have been struck down, there are gaps from the law that the government nonetheless wants to address, for example which governing administration institution will be klik disini chargeable for registering societal businesses. The government has yet to deal with these gaps or concern any employing laws.
Discourse around the reactivation of Pam Swakarsa, a condition-sponsored militia, from the Countrywide Police Chief. Pam Swakarsa experienced a darkish record throughout the 1998 upheaval as a civilian device assigned to attack scholar protesters from the streets. Most likely activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.
Worries ended up lifted regarding the operate of BIN for a Software with the political interests of your President.
Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Shortly once the Digital police pressure’s development, two upload instances which were reprimanded and taken care of from the Digital law enforcement gained appreciable attention by the public since they were viewed as excessive and deviated from the objective of their formation. The aforementioned conditions relate to remarks about community officers, i.e. Juliari Batubara (former Minister of Social Affairs, accused of COVID-19 foods assist bribery and corruption) and Gibran Rakabuming (Mayor of Solo, eldest son of President Jokowi). The case about Gibran Rakabuming As an illustration, met severe criticism given that the arrest was considered to be exaggerated.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
The strategy applied Here's historic research employing literature resources, for example content, books, and other readings in World wide web. It is then concluded which the spirit of Sumpah Pemuda ought to be our contemplative elements and beneficial Iesson making sure that Reformation era could achieve achieving national ambitions stated while in the Constitution, a Culture that may be truthful, prosperous, and democratic.
Proposed amendments to Indonesia’s Electronic Information and facts and Transactions (ITE) Legislation intention to protect little ones by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and totally free-speech advocates alert the new legislation is also used to stifle authentic dissent.